Rencana perluasan operasi militer Israel di Gaza menuai kritik tajam dari para pemimpin internasional, pejabat militer, dan keluarga sandera yang masih ditawan Hamas.
Oleh Nathan Morley
Rencana perluasan operasi militer Israel di Gaza telah menuai kritik tajam dari para pemimpin internasional, pejabat militer, dan keluarga sandera yang masih ditawan Hamas.
Rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang disetujui dalam rapat kabinet keamanan selama 10 jam, mencakup pengambilalihan penuh Kota Gaza.
Meskipun pernyataan resmi dari kantornya menghindari istilah “pendudukan”, para analis mengatakan langkah tersebut secara efektif akan menempatkan seluruh Jalur Gaza di bawah kendali Israel.
Jadwal operasi tersebut masih belum jelas.
Para pejabat militer telah memperingatkan bahwa operasi tersebut dapat memakan waktu berbulan-bulan dan akan membutuhkan mobilisasi ribuan tentara cadangan, banyak di antaranya telah bertugas beberapa kali.
Rencana tersebut juga mencakup evakuasi penduduk dari Kota Gaza, rumah bagi sekitar 800.000 warga Palestina.
Reaksi internasional berlangsung cepat. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan penghentian ekspor senjata ke Israel yang dapat digunakan di Gaza.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut keputusan itu “salah.”
Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengatakan langkah itu “tidak akan membantu memulangkan para sandera,” sementara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan kembali bahwa “Gaza milik rakyat Palestina” dan menyerukan gencatan senjata segera.
Denmark juga mendesak Israel untuk membatalkan keputusannya.
Serangan yang diusulkan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa eskalasi lebih lanjut akan memperdalam krisis kemanusiaan dan mengisolasi Israel secara diplomatis.
Artikel asli:
Israel’s proposed expansion of its military operations in Gaza draws sharp criticism from international leaders, military officials, and families of hostages still held by Hamas.
